Aktivis Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tri Wahyu Widodo memaparkan, di era pemerintahan Jokowi-JK, UMKM tumbuh subur dengan dibuatnya regulasi atau peraturan yang memudahkan membentuk serta menerima program bantuan.
"Hanya saja masyarakat harus lebih tanggap dan meningkatkan daya baca serta mencari informasi tentang UMKM," ujarnya di Jakarta.
Di samping itu juga sangat dibutuhkan perhatian khusus dari eksekutif dan legislatif untuk melakukan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan.
Selama ini, masih menurut Widodo, patut diduga ada ketidakpedulian dari eksekutif dan legislatif di tingkat 2 dan tingkat 1 karena perbedaan warna organisasi atau bendera partai antara pimpinan pusat dan di daerah.
"Sehingga dugaannya, mereka (eksekutif dan legislatif) lebih mementingkan kelompok atau golongannya masing-masing," imbuh Tri yang juga seorang calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi.
Menurut dia, semestinya kebijakan harus dibuat dari hulu pemerintah pusat sampai ke hilir pemerintah daerah, sehingga bisa melahirkan peraturan daerah yang pro rakyat dan bukan sebatas proses mendapatkan program bantuan saja.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: