Permenhub Nomor 12/2019 Ilegal!

Foto: Net

Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 12/2019 yang mengatur tentang ojek online (ojol) bertentangan dengan UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain itu juga melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 41/PUU-XVI/2018.

Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan mengingatkan, UU 22/2009 Pasal 47 secara jelas sudah menerangkan jenis-jenis kendaraan bermotor. Sedangkan Pasal 138 ayat 3 secara tegas mengamanatkan angkutan umum hanya dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.
 
Apalagi, MK lewat putusan No 41/PUU-XVI/2018 juga sudah menolak judicial review yang diajukan para pengemudi ojol untuk memasukkan sepeda motor sebagai angkutan umum.

"Anehnya, Kemenhub tetap ngotot mengeluarkan Permenhub 12/2019 yang melegalkan sepeda motor sebagai angkutan umum," ujar Edison melalui siaran pers, Rabu (20/3).

Pemerintah seharusnya mengedukasi masyarakat agar taat hukum. Tetapi justru sebaliknya, kata dia, Permenhub No 12/ 2019 yang ditandatangani Menhub pada tanggal 11 Maret 2019 kini sedang disosialisasikan.  

ITW mengakui teknologi adalah keniscayaan. Oleh karena itu, pihaknya tidak mempersoalkan aplikasi yang digunakan sebagai sarana prasarana transportasi.

Namun, ia menekankan, kendaraan angkutan umum yang mendapat bayaran harus dilengkapi persyaratan yang memberikan keselamatan dan keamanan sesuai yang diatur dalam UU 22/2009.

"Bukan mengangkangi aturan untuk melegalkan pelanggaran terhadap undang-undang," tegasnya.

Selain itu, masih kata Edison, ITW juga menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan habis manis sepah dibuang terhadap angkutan umum yang sejak Indonesia merdeka telah membantu dalam menyiapkan transportasi angkutan umum.

"Pemerintah seakan melupakan jasa angkutan umum konvensional yang sudah puluhan tahun berjibaku membantu pemerintah dan melayani masyarakat. Tetapi kini keberadaannya dianggap seperti monster jalanan, dan minim pembinaan dari pemerintah," kritiknya.
 
Menurut dia, kekacauan dan kesemrawutan jalan dan transportasi angkutan umum di kota-kota besar khususnya Jakarta akibat ketidakmampuan pemerintah mewujudkan kewajibannya sesuai diatur UU 22/2009.

"ITW berharap kegagalan pemerintah jangan ditambah dengan kegagapan dengan kebijakan yang melanggar hukum dan mengabaikan keselamatan masyarakat," tutup Edison.
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

Instruksi Idul Fitri Airlangga Hartarto: Fokus 7 Juta Tenaga Kerja Yang Belum Beruntung Dan 2 Juta Yang Kehilangan Pekerjaan
Ekbis

Instruksi Idul Fitri Airlang..

26 Mei 2020 08:16
Rayakan Lebaran Seru #DiRumahAja, bank bjb Tebar Promo Idulfitri 2020
Ekbis

Rayakan Lebaran Seru #DiRuma..

25 Mei 2020 21:45
Menuju Masa Penentuan Berakhirnya PSBB Jakarta, Ini Dia Mal Yang Siap Dibuka Setelah 4 Juni
Ekbis

Menuju Masa Penentuan Berakh..

25 Mei 2020 17:49
Dolar Singapura Masih Tertekan Karena Dampak Wabah Virus Corona
Ekbis

Dolar Singapura Masih Tertek..

25 Mei 2020 12:02
Venezuela Geram, AS Jual Saham Perusahaan Citgo Petroleum Secara Ilegal
Ekbis

Venezuela Geram, AS Jual Sah..

25 Mei 2020 09:39
Bank bjb Salurkan Bantuan Sembako Kepada Warga Tegal Terdampak Covid-19
Ekbis

Bank bjb Salurkan Bantuan Se..

23 Mei 2020 09:59
Bukan Cuma Manusia, Uang Pun Ikut Dikarantina
Ekbis

Bukan Cuma Manusia, Uang Pun..

23 Mei 2020 08:16
Skema Terbaik Disusun Indosurya Untuk Selesaikan Kewajiban Ke Anggota
Ekbis

Skema Terbaik Disusun Indosu..

22 Mei 2020 22:21