Penyelesaian Tuntutan Awak Mobil Tangki Harus Sesuai UU

Demikian dikatakan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria di Jakarta.

Menurut Sofyano, walau para pendemo telah diterima Presiden Jokowi tidak berarti penyelesaian permasalahan itu diputuskan lewat kebijakan politik.

“Sikap Presiden yang mau menerima para pendemo itu harus diapresiasi, namun itu tidak otomatis harus diikuti dengan keputusan yang tidak sejalan dengan UU," terangnya.

Para mantan sopir angkutan BMM sebelumnya tenaga outsourcing pada PT SSS yang merupakan vendor dari Patra Niaga, anak perusahaan Pertamina.

"Ketentuan UU harus ditaati kapanpun juga tanpa mengenal tahun politik," tandas Sofyano. [***]