Sebaiknya Pemerintah Legawa Atas Kritik Prabowo

Hal itu disampaikan Jubir Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, sesaat lalu (Selasa, 15/1).  

“Semestinya Kementerian BUMN, tidak terlalu reaktif dan baperan serta malahan menantang-nantang. Apa yang disampaikan Pak Prabowo adalah realitas yang sulit dipungkiri,” tegas Suhendra.

Suhendra menegaskan, pemerintah seharusnya membuka secara transparan kondisi BUMN yang disebutkan Prabowo.

"Coba kita buka data, sampai dengan akhir tahun 2018 lalu. Berapa hutang BUMN-BUMN yang disebut Pak Prabowo? Mari kita buka secara gamblang dan terang benderang. Berapa hutang Pertamina? Berapa hutang PLN, dan berapa hutang Garuda Indonesia? Berapa total hutang BUMN sampai dengan tahun 2018 lalu? Menurut catatan kami hutang total BUMN telah mencapai lebih Rp 5.000 triliun," tambah Suhendra.

Selain itu, Suhendra juga mendesak Kementerian BUMN menceritakan sebenarnya keadaan BUMN tersebut.

"Coba tolong jelaskan dari sisi manajemen dan keuangan, apakah kondisi ini sehat dan proper? Apakah kondisi ini bisa dikatakan bahwa BUMN-BUMN tersebut akan tetap mampu terus bertahan dan mampu untuk berkompetisi ke depannya?" tambah Suhendra

Semestinya juga pemerintah, sambung Suhendra, khususnya Kementerian BUMN menyikapi kritik Prabowo ini secara positif, sebagai vitamin atau suplemen, sehingga justru memotivasi untuk menjaga agar BUMN tetap produktif dan berkelas internasional.

“Hal inilah yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo, bahwa kondisi BUMN-BUMN tersebut tengah bangkrut. Istilah bangkrut ini jangan dipersepsikan secara tekstual bahwa kondisi tersebut out of operations. Bangkrut di sini berpersepsi adalah utang yang menumpuk, tidak produktif dan cenderung atau perlahan akan mati suri. Kondisi ini sebaiknya diakui secara obyektif dan legawa berdasarkan kondisi keuangan dan manajemen BUMN-BUMN tersebut.”

Selain itu, kata Suhendra, Pemerintah juga harus mereview dan mengoreksi kebijakannya seperti penugasan-penugasan kepada BUMN. Sehingga BUMN menjadi korporasi yang handal dan berdaya saing.

"Penugasan kepada BUMN yang tidak didukung dengan skema tanggung jawab pembiayaan (pendanaan) sudah barang tentu akan menjadi beban keuangan internal BUMN. Hal ini dapat ditilik pada BUMN Karya (konstruksi) dalam menjalankan penugasan-penugasan proyek infrastruktur yang ambisius," demikian Suhendra. [jto]