Di Sekber KAHMI, Dirut Inalum Ungkit Lagi 4 Kesepakatan Dengan Freeport

"Pertama, adalah perpanjangan kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Perpanjangan Kontrak (IUPK). Nah ini dilakukan bersama Kementerian KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," kata Budi dalam diskusi publik bertajuk 'Kembalinya Freeport ke Indonesia: Antara Kepentingan Nasional dan Kepentingan Asing' di Sekretariat Bersama KAHMI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/1).

Kedua adalah kewajiban membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun.

"Kalau ini (smelter) bersama Kementerian ESDM," kata Budi.

Ketiga, lanjut Budi, kepastian penerimaan negara (pajak pusat dan daerah dan penerimaan negara bukan pajak) harus lebih tinggi dibandingkan periode kontrak karya dan pemberian kepastian Invetasi selama masa operasi.

"Kalau ini (penerimaan negara) dilakukan bersama Kemenkeu," terang Budi.

Dan keempat, perpanjangan masa operasi PT. Freeport Indonesia selama 2x10 tahun hingga 2041 melalui penerbitan IUPK.

"Perpanjangan itu baru akan diberikan oleh pemerintah kalau semua syarat tadi terpenuhi (smelter, pendapatan negara harus lebih besar dan divestasi 51 persen)," tegasnya.

Budi menegaskan, khusus divestasi saham mayoritas Freeport telah direncanakan tidak menggunakan anggaran negara. "Sehingga kami (Inalum) diberi penugasan," imbuhnya. [wid]