Wakil Ketua Umum Kadin Suryani S Motik menilai pemkot tetap masih akan punya hak untuk memberi arahan. Hak itu, sambungnya, berpotensi menimbulkan masalah karena jabatan politis dipakai jadi jabatan profesional.
“Kalau misalnya itu dijabat oleh walikota, itu kan bisa masalah. Kenapa? Karena walikota itu sifatnya lima tahunan. Nanti jika ganti wali kota akan ganti kebijakan dan ganti arah. Karena walikota itu jabatan politis sehingga setiap kebijakannya kepentingan politik yang luar biasa,†ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (7/1).
Suryani menilai investasi di Batam lebih bagus dikelola oleh lembaga profesional yang tidak tersentuh oleh pergantian kepemimpinan setiap lima tahun. Atas alasan itu, dia menilai pemisahan antara BP Batam dan Pemkot Batam sudah tepat.
“Jangan ciptakan malasah baru. Kini yang terjadi, berusaha menyelesaikan masalah, namun dengan menciptakan masalah baru. Jadi mumpung itu belum terjadi, lebih bagus dihindari,†saranny
a.[wid]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Peleburan Badan Pengelola (BP) Batam dengan Pemerintah Kota Batam diyakini akan menimbulkan banyak masalah. Meskipun, pemkot sebatas ex officio. 
