2018 Jadi Tahun Terberat Perekonomian Indonesia

Berbagai faktor yang terjadi menyebabkan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi. Kekhawatiran tetap membayangi ekonomi Indonesia walaupun pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan tingkat kemiskinan yang untuk pertama kalinya berada di bawah 10 persen dari populasi.

Menurut pengamat ekonomi Rainer Heufers, kekhawatiran muncul karena adanya ketakutan akan berulangnya krisis 1998. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin memperkuat kekhawatiran. Padahal, kondisi krisis ekonomi 1998 berbeda dengan yang terjadi pada 2018. Depresiasi mata uang jauh lebih rendah daripada tahun 1998. Bank-bank di Indonesia sudah lebih kuat dan sektor keuangan Indonesia jauh lebih kuat dalam menghadapi tekanan global.

Cadangan devisa negara jauh melebihi yang dimiliki pada 1998 dan rasio utang terhadap PDB kurang dari setengah dari 74 persen yang dialami Indonesia pada 1998. Defisit anggaran dan tingkat utang secara umum tetap terkendali dan berada dalam batas aman yang diatur undang-undang. Hal itu bahkan tetap terjadi setelah Bank Indonesia mengikuti kebijakan normalisasi The Fed dengan menaikkan suku bunga tujuh kali dengan total 1,75 persen pada 2018.

"Pemerintah sebaiknya fokus menerapkan strategi ekonomi jangka panjang yang menitikberatkan pada teknologi, produktivitas, dan peningkatan daya saing. Hal ini penting diterapkan untuk mewujudkan agenda Nawa Cita yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, pembangkit listrik, dan kesejahteraan rakyat," papar Rainer kepada wartawan, Jumat (4/1).

Dia mengatakan, yang terjadi saat ini justru cenderung kontradiktif dengan semangat tersebut. Pada 2018, Freeport akhirnya terpaksa melakukan divestasi untuk memungkinkan kontrol domestik atas sumber daya alam. PT Indonesia Asahan Aluminium menjual obligasi senilai USD 4 miliar untuk mendanai akuisisi saham Freeport. Investor asing lain pada akhirnya keluar dari pasar komoditas dengan mengikutsertakan keahlian dan teknologi mereka, yang pada akhirnya berpotensi merugikan Indonesia.

Kampanye untuk pemilihan parlemen dan presiden sudah dimulai pada paruh kedua 2018. Hal itu tentu menambah kepekaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Di mana, pemerintah menerapkan tarif impor pada 1147 komoditas. Kebijakan yang mungkin telah menyenangkan masyarakat tetapi tidak membawa dampak signifikan untuk menyeimbangkan neraca berjalan.

Pemerintah juga tidak memotong subsidi bahan bakar minyak untuk mengurangi pengeluaran. Sebaliknya, tetap berpegang pada keputusannya bahwa Pertamina harus menjual bahan bakarnya di bawah harga pasar nasional. Langkah itu adalah alasan penting mengapa defisit neraca berjalan mencapai 3,37 persen dari PDB 2018. Sektor minyak dan gas juga mengalami kerugian USD 12,21 miliar hingga November 2018. Kondisi yang pada akhirnya berkontribusi hilangnya surplus aktual di sektor non migas, dan menjadi kontributor terbesar untuk keseluruhan deficit neraca berjalan.

"Secara umum 2018 adalah tahun yang sulit bagi perekonomian. Masih adanya sebagian perangkat peraturan yang tidak konsisten dan tidak efisien membuat pemodal atau pemilik bisnis menahan diri dalam menginvestasikan modalnya. Pertumbuhan output saat ini melambat, permintaan gagal membaik secara signifikan dan penjualan ekspor turun sepanjang tahun. Investasi asing langsung anjlok lebih dari 20 persen year on year pada kuartal ketiga," jelas Rainer.

Memasuki 2019, dia menengarai, pemerintah kemungkinan akan menahan diri untuk tidak mengeluarkan kebijakan atau inisiatif ekonomi sebelum akhir masa jabatan. Upaya agresif membuka 54 sektor tambahan melalui relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk investasi asing ditentang oleh kelompok-kelompok yang cukup sering bersuara seiring semakin dekatnya pemilihan umum.

"Perjanjian perdagangan bebas dengan Australia saat ini ditunda meskipun rencana sebelumnya telah ditandatangani pada bulan Desember. Akibatnya, ekonomi relatif tidak terpapar dengan dinamika perekonomian global dan juga terus-menerus memiliki rasio perdagangan terhadap PDB yang relatif rendah," ujar Rainer.

Akibat isolasi tersebut, Indonesia tidak dapat mengambil manfaat dari pergeseran strategi China dari industri padat karya. Ekonomi digital yang tumbuh mungkin memberi Indonesia sedikit harapan. Investor dalam e-commerce, teknologi keuangan, dan sharing economy sedang mengamati daya beli konsumen Indonesia yang dianggap mengesankan. Bagaimanapun, pendorong pertumbuhan ekonomi terbesar adalah konsumsi swasta, yang meningkat hampir sepertiga dari 2014 hingga 2018.

"Tetapi perkembangan dalam industri jasa padat modal seperti e-commere, teknologi keuangan, dan sharing economy tersebut tidak serta merta akan menyelesaikan hambatan besar yang dihadapi dalam pengembangan sektor manufaktur dan pertanian. Mengingat bahwa kedua faktor ini sangat penting bagi orang Indonesia dengan keterampilan dan pendapatan yang lebih rendah, tampaknya tahun depan akan menjadi business as usual lagi untuk sebagian besar orang Indonesia," jelas Rainer yang juga direktur eksekutif Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). [wah]