Pertamina-Polri Teken MoU Pengamanan Dan Penegakan Hukum

Kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepahaman tersebut, meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan pengamanan atas pengusahaan minyak dan gas bumi serta energi baru dan terbarukan di lingkungan kerja Pertamina, termasuk anak perusahaan dan afiliasinya.

Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dengan Kapolri Jendral Polisi M. Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (5/12).

Dengan kerja sama tersebut, nantinya Pertamina dan Polri akan meningkatkan koordinasi, pengawasan dan sinergitas dalam lingkup kerja sama tersebut, yang meliputi pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Nicke menyatakan bahwa kerja sama tersebut sebagai bentuk sinergi di mana Pertamina membutuhkan dukungan dari pihak-pihak yang kompeten di bidangnya, seperti kepolisian untuk keamanan demi mencapai ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional.

"Pertamina merupakan satu-satunya badan usaha di energi yang memiliki proses bisnis terintegrasi di Indonesia, dari mulai hulu, pengolahan, sampai distribusi produk ke masyarakat di seluruh Indonesia," kata Nicke.

Saat ini, papar Nicke, Pertamina memiliki enam unit pengolahan, delapan kantor unit pemasaran, 112 TBBM, 5.500 SPBU, serta fasilitas lainnya termasuk lebih dari 10 ribu mobil tanki yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Dalam menjalankan operasinya, Pertamina membutuhkan support dari Polri terkait keamanan dan ketertiban demi kelancaran distribusi energi ke seluruh pelosok di Indonesia," jelasnya.

Nicke menambahkan, sebagai Badan Usaha Milik Negara bidang energi yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kesiagaan dalam mengantisipasi ancaman dan gangguan  terhadap aset bisnis Pertamina yang merupakan objek vital nasional.[dob]