Pasca Penyerangan, Proyek Trans Papua Dihentikan Sementara

Kedua jembatan merupakan bagian dari Trans Papua segmen 5, yakni ruas Wamena-Habema-Mugi-Kenyam-Batas Batu-Mumugu dengan panjang 278,6 km.

Berdasarkan informasi dari Humas Polda Papua, peristiwa penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Minggu, (2/12) yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) terhadap pekerja dari PT. Istaka Karya. Mengenai jumlah pekerja yang meninggal dunia, mengalami luka-luka dan selamat, masih menunggu konfirmasi dari pihak Kepolisian dan TNI.

“Kami menyampaikan dukacita yang mendalam kepada keluarga para korban penembakan dari PT Istaka Karya dimaksud,” kata Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (4/12).

Dia menguraikan bahwa pembangunan Trans Papua segmen 5 merupakan prioritas program dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai implementasi visi Nawacita “Membangun dari Pinggiran”.

Presiden Jokowi, katanya, bahkan pernah melakukan kunjungan kerja untuk memantau langsung progres pembangunan jalan pada ruas tersebut pada tanggal 10 Mei 2017, serta menugaskan Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan pada ruas tersebut.

Basuki menyebut, pembangunan jalan dan jembatan pada ruas ini telah lama ditunggu oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, sangat didukung oleh masyarakat Papua karena menjadi jalur terdekat dari Pelabuhan Mumugu dengan penduduk di kawasan Pegunungan Tengah.

“Keberadaan jalan tersebut sangat vital untuk mengurangi biaya logistik dan menurunkan tingkat kemahalan di kawasan Pegunungan Tengah, Papua,” tegasnya.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan faktor keselamatan, Kementerian PUPR akan menghentikan sementara kontrak pembangunan jembatan pada ruas Wamena-Habema-Mugi-Kenyam-Batas Batu-Mumugu dan akan dilanjutkan kembali pekerjaannya sesuai rekomendasi dari pihak TNI dan Polri. Penghentian dilakukan per hari ini, Selasa (3/12).

“Untuk itu, kami mendukung sepenuhnya upaya dan langkah cepat aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk menemukan dan menindak tegas para pelaku sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi para staf, kontraktor, maupun konsultan yang bekerja untuk dan atas nama Kementerian PUPR,” tegasnya. [ian]