APBN Dan Utang Luar Negeri, Indonesia Perlu Khawatir?

Hingga awal tahun 2018, total utang luar negeri Indonesia mencapai angka lebih dari Rp7.000 triliun. Jumlah itu berasal dari utang Pemerintah dan Swasta. Pemerintah menggali utang untuk membiayai defisit anggaran, sementara swasta dilakukan korporasi, juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam APBN 2018, Kementerian Keuangan menorehkan total utang pemerintah sebanyak Rp4.772 triliun. Jika menelisik data out-standing SBN (Surat Berharga Negara) pada posisi September 2017 mencapai angka Rp3.128 triliun. SBN denominasi Rupiah sebanyak Rp2.279 triliun, sementara denominasi Valas sebanyak 849 triliun.

Data lainnya, pada tahun 2017, posisi utang luar negeri pemerintah mencapai US$177 miliar atau setara Rp2.389 trilun (bila kurs Rp13.500). Dan utang luar negeri swasta tercatat sebesar USD172 miliar atau setara Rp2.322 triliun (bila kurs Rp13.500). Jumlah ini, diduga belum termasuk semua utang BUMN.

“Utang luar negeri Indonesia sangat memprihatinkan. Ditambah lagi banyak pihak yang kurang peduli,” ujar Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute for Development Of Economics and Finance.

Dari rangkaian angka-angka utang luar negeri diatas, suka atau tidak suka, besarannya akan terus membengkak, seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hanya saja, dalam pandangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS, akan menambah pendapatan negara.

"Setiap rupiah terdepresiasi Rp100, penerimaan negara bertambah Rp4,7 triliun. Tapi belanja negara juga naik Rp3,1 triliun. Jadi positifnya Rp1,6 triliun," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senin (10/9).

Adanya perang dagang AS dengan China juga menjadi penyebab krisis ekonomi di negara berkembang. Sebut saja Turki dan Argentina. Ini membuat tumpukan arus modal keluar (capital outflow) dari negara berkembang, seperti Indonesia.

Walau Indonesia masih bisa membayar hutang, secara agregat sektor ekonomi yang menggeliat bukan kegiatan dari sektor produktif, melainkan dari porsi sektor konsumsi. Artinya apa? Adanya kenaikan berbagai macam biaya-biaya kebutuhan pokok yang terjadi di pasaran.

Kembali ke utang luar negeri. Memang ada negara yang menggunakan utang luar negeri untuk proyek-proyek infrastruktur, menjadi sukses, tetapi tak sedikit negara yang gagal. Sehingga pemerintah Indonesia perlu cermat mengelola utang. Dengan demikian tidak menambah data negara yang gagal membayar utang karena strategi pembangunan infrastruktur yang konyol.

Perlu dicatat, pembangunan infrastruktur adalah proyek yang memberi dampak dalam jangka panjang. Sehingga dampak jangka pendeknya, juga wajib diperhatikan oleh negara.

Zimbabwe menjadi contoh cerita yang mengenaskan. Gagal membayar utang sebesar US$40 juta kepeda China. Sejak 1 Januari 2016, mata uangnya harus diganti menjadi Yuan, sebagai imbalan penghapusan utang.

Berikutnya Nigeria. Model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan dalam jangka panjang. China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal negara mereka untuk pembangunan infrastruktur.

Begitu juga Sri Lanka. Setelah tidak mampu membayar utang, akhirnya pemerintah Sri Langka melepas Pelabuhan Hambatota sebesar US$1,1 triliun.

Tak ketinggalan Pakistan. Pembangunan Gwadar Port bersama China dengan nilai investasi sebesar US$46 miliar harus rela dilepas.

Perlu khawatirkah Indonesia atas bejibunnya utang luar negeri? Bila melihat pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan secara massif, polanya mirip-mirip dilakukan oleh negara-negara yang gagal membayar utang. Padahal, semua ahli ekonomi pembangunan memahami, bahwa pembangunan proyek infrastruktur harus menjadi input produksi untuk efesiensi. Terjadikah?

Korea Selatan, Jepang adalah contoh negara yang sukses memanfaatkan dan mengelola utang untuk pembangunan infrastruktur. Geliat ekonominya terstimulasi. Sebab pengembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengembangkan nilai tambah dari sektor transportasi dan angkutan umum.[dem]