Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Pemerintahan Jokowi Manjakan UMKM

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/sukardjito-1'>SUKARDJITO</a>
LAPORAN: SUKARDJITO
  • Kamis, 16 Agustus 2018, 07:54 WIB
Pemerintahan Jokowi Manjakan UMKM
Misbakhun/Net
rmol news logo Presiden Joko Widodo sangat gigih dalam mendorong anak-anak muda terjun ke dunia usaha kecil menengah dan menekuninya agar berkembang.

Salah satu bentuk kepedulian Presiden Jokowi dalam mendorong anak-anak muda merintis bisnis adalah membentuk Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

"Ini pertama kali ada di pemerintahan Pak Jokowi," kata anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, dalam seminar  bertema "Memilih Pemimpin Masa Depan Pro Ekonomi Rakyat' yang digelar  Indosterling Forum di Conclave Auditorium, Jakarta Selatan kemarin (Rabu, 15/08).

Legislator Partai Golkar yang dikenal gigih membela kebijakan Jokowi itu menambahkan, pemerintahan saat ini terus memaksimalkan potensi anak-anak muda.

Pemerintahan Jokowi, memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak muda untuk mengembangkan diri di bidang usaha, termasuk ekonomi kreatif.

"Bagaimana mereka memperoleh investor, mempromosikan ide dan gagasan agar menarik dari pihak yang berkepentingan," tuturnya.

Dalam catatan Misbakhun, hal yang menarik saat ini adalah kebijakan pemerintah memberi kelonggaran kepada pelaku usaha kecil menengah, khususnya soal Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurutnya, kelonggaran dalam hal permodalan itu demi memperbanyak pertumbuhan pelaku usaha kecil dan menengah

"Di Indonesia ini ada sekitar 59 juta pelaku usaha kecil dan menengah. Sedangkan pelaku usaha menengah ke atas itu tidak lebih dari dua juta," ujarnya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu menambahkan, kendala bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah permodalan.

Namun,  pemerintahan Presiden Jokowi membuat kebijakan yang berpihak pada UMKM. Akses terhadap KUR dipermudah, dan biaya KUR saat ini juga lebih murah.

"Karena kita sadar bahwa mereka butuh keberpihakan negara. Inilah yang kemudian mau tidak mau harus menjadi sebuah policy berkesinambungan dan berkelanjutan bagi semua kepentingan," demikian Misbakhun.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA