Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Pemerintah Diminta Jelaskan Kandungan Kualitas LPG Nusagaz

Diduga Tak Sesuai Standar

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Kamis, 30 November 2017, 22:42 WIB
rmol news logo Pemerintah diminta menjelaskan kepada publik soal kandungan LPG merk Nusagaz yang diduga tidak sesuai standar.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Direktur Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinan Hutahaean menjelaskan, kandungan Propana LPG yang diluncurkan VIVO Energy Indonesia tersebut mencapai 80 persen.

"Pemerintah harus menjelaskan, apakah kandungan Propana Nusagaz sudah sesuai atau tidak dengan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor 2652.K/10/DJM.T/2009 Lampiran ke II tentang Standar dan Mutu LPG jenis Propana,” kata Koordinator EWI, Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Kamis (30/11).

Informasi yang dihimpun EWI, kandungan Propana Nusagaz memang mencapai 80 persen itu tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan LPG produksi Pertamina yang menggunakan Propana 50 persen dan Butane 50 persen. Imbasnya adalah pada tingkat kualitas LPG tersebut.

"Bedanya tentu di tingkat pengapian dan panas serta warna apinya,” lanjut Ferdinand.

Ferdinand menegaskan, Pemerintah memang tak punya pilihan lain, kecuali memberi penjelasan kepada publik. Jika tidak, dikhawatirkan akan memunculkan gejolak di masyarakat, karena masyarakat bisa mengambil kesimpulan masing-masing.

"Jika Pemerintah diam saja dan tidak segera menjelaskan secara transparan, masyarakat akan berpikir bahwa wajar saja jika harga Nusagaz lebih murah,” jelasnya.

Pemerintah juga harus memperhatikan dampak lain, yakni kehadiran pemain baru terhadap bisnis Pertamina. Karena jika tidak, maka akan menimbulkan juga kecurigaan publik kepada Pemerintah.

"Yang menjadi pertanyaan, sudahkah pemerintah memikirkan dampaknya terhadap bisnis Pertamina? Jika tidak diperhitungkan, maka dengan sangat berat hati kami mencurigai Jonan sadar atau tidak sadar sedang melemahkan Pertamina dengan kebijakannya,” imbuhnya.

Dan jika Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM tidak juga memberikan sinyalemen keberpihakan kepada BUMN-nya, Ferdinand tidak segan mengusulkan kepada Presiden untuk segera mengganti Menteri ESDM, Ignasius Jonan.  

"Mumpung momen reshuffle sudah dekat, sebaiknya pak Jonan diganti. Karena kebijakannya bisa membuat Pertamina hancur,” tambah dia.

Menurutnya, jika Pertamina terganggu maka hal itu pasti akan berdampak pada stabilitas nasional karena akan terganggu melaksanakan distribusi BBM kebutuhan nasional. “Semua tentu paham apa yang akan terjadi jika suplay BBM nasional terganggu, maka akan terjadi kekacauan secara besar-besaran,” tukasnya. [sam]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA