Rini Jual, Sri Ngutang...

Sebab mereka tidak punya cara atau tidak ingin menempuh cara lain yang cerdas untuk menyelamatkan penerimaan negara.

Juallah aset-aset bangsa, mulai dari yang ada di dalam kandungan bumi, hingga jembatan, pelabuhan, Bandara, sampai jalan tol. Mengutanglah dan lakukanlah pengetatan potong anggaran (austerity), sehingga struktur APBN kita prioritas utamanya adalah bayar utang, selanjutnya pendidikan, dan baru kemudian infrastruktur.

Bagaimana kok bisa cara-cara fatal yang memerosotkan marwah dan wibawa bangsa seperti itu dibiarkan terus berlangsung? Apakah Presiden Jokowi diberikan informasi hoax oleh menteri-menteri tersebut?

Seperti diketahui dalam beberapa hari terakhir ramai diberitakan sejumlah aset negara yang jumlahnya cukup banyak mulai dari pelabuhan, jalan tol, jembatan, hingga Bandara ditawarkan kepada swasta-asing-aseng untuk dijual atau diberikan hak pengelolaan.

Yang terbaru terbetik kabar Bandara Soekarno-Hatta sedang ditawarkan kepada swasta-asing-aseng untuk dijual, atau diswastakan hak pengelolaannya.

Berikut ini adalah aset-aset milik negara yang disebut-sebut sedang dalam proses untuk dijual:

1. Tol Kanci-Pejagan, Tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu), Tol Bali Mandara, Tol Pasuruan-Probolinggo, Tol Batang-Semarang, Tol Solo-Ngawi.

2. Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Pare Pare, Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Fakfak, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Merauke.

3. Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Raden Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura, Bandara Juwata Tarakan, Bandara Mutiara Palu.

Berbahaya sekali kalau negeri ini terus dikelola oleh menteri-menteri yang lancung, yang tidak memiliki visi dan keberpihakan kepada bangsa dan negerinya sendiri karena tidak memiliki kemampuan problem solver.

Sekarang saatnya Presiden Jokowi untuk mengusir (mereshuffle) mereka dari kabinet, apalagi dalam sisa waktu pemerintahan yang hanya tinggal dua tahun ini presiden masih memiliki kesempatan waktu yang cukup untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan menaikkan elektabilitas menjelang Pilpres 2019. [***]