Banyak Pungli, Sri Mulyani Disuruh Evaluasi Kinerja Dirjen Bea Cukai

Anggota Komisi XI DPR Sarmuji menegaskan, praktik pungli di Ditjen Bea dan Cukai sudah berlangsung lama dan telah menjadi 'penyakit menahun'. Makanya, harga barang dari dalam negeri kalah saing dengan barang dari negara lain.

"Pungli sudah lama menjadi penyakit ekonomi kita. Disinilah letak yang membuat barang-barang kita tidak kompetitif dengan negara lain," katanya ketika dikontak, Kamis (20/10).

Hal itu juga yang dirasanya membuat Indonesia tercatat sebagai negara dengan kategori yang memiliki high cost economy. "Karena jelas dari aspek distribusi jadi ada biaya tambahan," sambungnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengungkapkan kajian bahwa masih banyak pungli di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok. Bahkan, ada oknum Bea Cukai dan aparat penegak hukum yang melindungi importir dan eksportir.

Berdasarkan hasil kajian KPK tersebut, Sarmuji mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) untuk mengevaluasi kinerja Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi.

SMI menurutnya harus memberikan batas waktu paling lama dua bulan bagi Heru untuk menyelesaikan permasalahan ditubuh Bea Cukai. Mulai dari praktik pungli, hingga dugaan adanya oknum Bea Cukai yang terlibat penyelundupan minuman keras.

"Apakah kinerja Dirjen Bea dan Cukai mampu menyelesaikan laporan dari sejumlah titik yang selama ini paling sering terjadi nya pungli dan praktik itu. Kalau tidak mampu, terpaksa harus diganti," demikian Sarmuji yang juga Wasekjen Partai Golkar ini.

Terpisah, pengamat dari Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menegaskan bahwa pencopotan Heru Pambudi penting dilakukan seiring dengan langkah Presiden Joko Widodo yang telah memberikan contoh konkrit dalam menindak jajaran Kementerian/Lembaga yang terlibat pungli.

"Ini memalukan karena Ditjen Bea Cukai melakukan pungli padahal aparat Bea dan Cukai bertugas pada halaman muka negara ini. Masa sih melakukan pungli ini merugikan negara dan memalukan investor. Tim Satgas Pungli yang sedang dibentuk Jokowi yang pertama harus fokus di Bea dan Cukai dulu," ketus Uchok. [sam]