High Atau Medium Speed Train Sama Saja, Mubazir

Minggu, 06 September 2015, 08:00 WIB

ilustrasi/net

Pemerintah terlalu memaksakan diri ingin membangun kereta berkecepatan sedang (medium speed train) sebagai pengganti kereta berkecepatan cepat (high speed train). Proyek tersebut sama saja, tidak mendesak, dan berpotensi mubazir dan membebani negara.

Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai, pemerintah terlalu memaksakan diri ingin membangun kereta berkecepatan sedangsebagai pengganti proyek kereta cepat.

"Itu terlalu maksa. Buat apa bangun itu, kalau selisih perjalanan (dengan kereta api dan bus) hanya satu jam. Jadi apa keuntungannya?" kata Darmaningtyas kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Bila tujuannya untuk mempercepat waktu tempuh, menurut Darmaningtyas, lebih baik mengoptimalkan jalur rel yang sudah ada. Misalnya, menambah jalur pada titik daerah tertentu untuk mempercepat perjalanan. Menurutnya, baik kereta berkecepatan cepat ataupun sedang, rute itu tidak layak dibangun armada transportasi baru. Pembangunannya berpotensi mubazir.

Darmaningtyas mengatakan, pemerintah seharusnya melihat pembangunan itu dari kebutuhan dan sisi pemerataan. Bila pembangunan tetap dilakukan maka kesenjangan infrastruktur transportasi antara Jawa dengan luar Jawa akan semakin tajam.

Dia mengungkapkan, tantangan pembangunan transportasi di Indonesia masih banyak daripada sekadar sibuk menghabiskan tenaga memikirkan rute Jakarta-Bandung yang selama ini sudah memiliki transportasi yang memadai. Misalnya, minimnya layanan transportasi di Pulau Kalimantan.

"Sekarang itu dari Lampung ke Aceh saja belum ada armada angkutan yang langsung. Kalau mau ke Aceh harus ke Jakarta dulu. Bukankah akan lebih bermanfaat kalau pemerintah memenuhi infrastruktur pembangunan yang kurang itu," ungkapnya.

Saat ditanya soal komitmen pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN, Darmaningtyas menjawab, tidak ada makan siang gratis.

Dia menilai, proyek tersebut tidak terlalu menarik bagi investor. Para investor pasti meminta kompensasi-kompensasi lain.

"Adakah di dunia ini swasta yang dengan baik hati membangunkan infrastruktur bernilai puluhan triliunan rupiah tanpa menuntut konsesi-konsesi dan kemudahan apa-apa? Tidak ada makan siang gratis," kritiknya.

Menurutnya, dengan potensi keuntungan yang rendah, kereta cepat atau sedang Jakarta-Bandung rentan merugikan negara. Ketika target jumlah penumpang tidak tercapai, tidak menutup kemungkinan pihak yang mengoperasikan kereta meminta bantuan kepada pemerintah.

Berdasarkan kajiannya, dari total 143.518 orang yang melakukan perjalanan Jakarta-Bandung, sebanyak 127.133 menggunakan mobil pribadi. Yang menggunakan Kereta Api Argo Parayangan hanya 2.000 sampai 2.500 orang per hari, menggunakan travel bus kecil 13.000 sampai 14.000 penumpang, dan menggunakan bus besar yang dilayani oleh Primajasa di bawah 1.000 penumpang. Ini artinya total pengguna angkutan umum kurang dari 20.000 per hari.

Darmaningtyas menuturkan, pemerintah harus belajar pengalaman pemerintah Yunani yang membangun infrastruktur besar-besaran pada saat menjelang olimpiade 2004 dengan dana hutang yang kemudian akhirnya membuat Yunani bangkrut karena tidak kuat bayar.

Pengamat transportasi, Azas Tigor juga memiliki pandangan yang sama. Dia menilai, layanan transportasi Jakarta-Bandung sudah lebih dari cukup. "Transportasi Jakarta-Bandung sudah lebih dari cukup. Sudah ada kereta api, mulai dari ekonomi hingga eksekutif. Layanan busnya juga udah ada. Dan bahkan, sudah ada layanan pesawat terbang," kata Azas.

Dia menyarankan pemerintah untuk fokus untuk menyambungkan sistem transportasi dari Sabang sampai Meraoke.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menolak proposal kereta cepat yang diajukan Jepang dan China. Alasannya, secara teknis, rute Jakarta-Bandung yang hanya 150 kilo meter (km) tidak cocok untuk kereta cepat. Selain itu, proposal kedua investor tersebut masih menggunakan APBN. Namun demikian, Jokowi memutuskan tetap ingin melanjutkan proyek dengan menawarkan kereta berkecepatan sedang. Untuk pembiayaan, Jokowi melarang menggunakan APBN dengan menyerahkan kepada Kementerian BUMN untuk dilakukan pembicaraan secara busniss to busniss. ***
Editor:

Kolom Komentar


Video

Lebih Baik Prabowo Mati Daripada Berkhianat

Jumat, 12 Juli 2019
Video

Kemesraan Jokowi-Prabowo Belum Berlalu

Senin, 15 Juli 2019
Video

Futsal 3 X Seminggu Tingkatkan Kecerdasan Otak

Selasa, 16 Juli 2019