Ekbis

Dirjen Kemen PU Serius Kaji Proyek Jembatan Selat Sunda

Tunggu Hasil Investigasi Ambruknya Jembatan Kukar

Senin, 05 Desember 2011, 08:29 WIB

Dirjen Kemen PU Serius Kaji Proyek Jembatan Selat Sunda

ilustrasi, Jembatan Selat Sunda (JSS)

RMOL.Buntut ambruknya jembatan Kutai Kertanegara (Kukar) di Kalimantan Timur, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan DPR akan mengawal proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Jika tidak layak dan sangat berisiko, proyek senilai Rp 100 triliun tersebut bisa dibatalkan.

Dirjen Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto mengatakan, akan melakukan pemeriksaan secara bertahap terhadap 92 jembatan panjang di Indonesia. Pihaknya berjanji melakukan investigasi secara berkelanjutan terhadap jembatan panjang guna mencegah bencana lanjutan seperti di kasus Kukar.

Setelah hasil investigasi selesai, timnya akan memberikan rekomendasi yang digunakan sebagai pedoman perencanaan Jembatan Selat Sunda. Apakah layak untuk diteruskan atau tidak.

“Tim kami akan memeriksa pemeliharaan ke-92 jembatan panjang. Namun kami belum bisa menyebutkan jembatan-jembatan mana yang akan diprioritaskan untuk diperiksa. Tim tersebut akan saling berkoordinasi sehingga merumuskan suatu rekomendasi pada pemerintah untuk kelanjutan proyek Jembatan Selat Sunda,” beber Djoko kepada Rakyat Merdeka, Jumat (2/12).

Ia menambahkan, untuk membangun jembatan panjang, pihaknya telah melakukan studi panjang yang melibatkan negara-negara maju. Adapun negara-negara yang dijadikan tolak ukur meliputi Jepang, China dan Italia. Konstruksi jembatan pada ketiga negara tersebut sangat memberikan pengaruh terhadap jembatan panjang yang ada di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said mengatakan, akan mengawal PU dalam membangun proyek JSS. Pihaknya tidak ingin kejadian Jembatan Kukar yang memakan korban jiwa terulang kembali.

Menurutnya, meski Jembatan Kukar dibangun oleh Pemerintah Kabupaten, namun PU sebagai kementerian terkait tetap punya tanggung jawab. Pasca kejadian Kukar, pihaknya meminta PU membentuk tim investigasi.

“Kami minta tim investigasi PU melaporkan penyebab robohnya jembatan Kukar. Paling lambat, kita minta laporan hasil investigasi bisa selesai akhir bulan depan. PU harus pelajari itu agar tidak terulang pada Jembatan Selat Sunda,” ujar Muhidin kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Muhidin, investigasi yang dilakukan PU meliputi sisi teknik, perencanaan dan pelaksanaan. Dalam tiga hal tersebut akan dicari dimana letak kesalahannya.

Selama proses investigasi dilakukan, menurut dia, pembangunan Jembatan Selat Sunda yang langsung dikerjakan oleh PU tetap berjalan. Adapun pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera itu sedang dalam tahap perencanaan. Jembatan itu ditargertkan mulai dibangun pada 2014.

“Jembatan Selat Sunda ditangani PU dari sisi perencanaan. Karena itu, PU harus belajar dari kejadian Kukar. Kami akan terus memantau PU,” jelas politisi Beringin itu.

Seperti diketahui, pembangunan Jembatan Selat Sunda direncanakan sepanjang 29 kilometer diklaim sebagai jembatan terpanjang di Tanah Air. Peletakan batu pertama pembangunan jembatan ini direncanakan berlangsung pada 2014 dengan masa pembangunan sekitar 10 tahun dan dapat dioperasikan pada 2025.

Jembatan tersebut akan terhubung dengan jalan tol Jakarta-Merak serta rencana jalan tol Cilegon-Ciwandan sepanjang 14 kilometer. Demikian pula terhubung dengan jalan tol Bakauheni-Bandar Lampung-Metro sepanjang sekitar 80 kilometer. Biaya pembangunan jembatan diperkirakan menghabiskan dana Rp 100 triliun hingga Rp 250 triliun.

Jembatan Kukar ambruk pada 26 November 2011. Menteri PU Djoko Kirmanto menyatakan, meski belum ada peraturan mengenai pembangunan JSS, pemerintah optimistis bisa membangun jembatan tersebut.

“Pembangunannya tetap sesuai jadwal, tidak mundur lah. Kami optimistis, meski Perpres-nya sampai sekarang belum terbit,” kata Djoko.

Djoko menjelaskan, Kementerian PU masih berupaya agat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembangunan jembatan itu bisa segera dilakukan. Rancangan Perpres tersebut kini tengah dievaluasi kembali oleh Sekretariat Kabinet, setelah sebelumnya dievaluasi dan ditandatangani Menteri PU serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. [Harian Rakyat Merdeka]