Malaysia Incar Proyek Jembatan Selat Sunda

Saat ini, pemerintah terus me­matangkan rencana pem­ba­ngun­an mega proyek JSS, termasuk investor yang terlibat. Investor asing yang berminat menggarap JSS juga terus bertambah. Salah satunya investor dari Malaysia.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengakui, pe­me­rintah tidak bisa mengerjakan proyek ini sendirian sehingga bu­tuh investor. Dia menyebutkan beberapa investor yang berminat dengan proyek senilai Rp 200 triliun itu. Antara lain, Malaysia, China dan investor lokal (PT Ba­ngungraha Sejahtera Mulia).

“Intinya kita tidak bisa menger­jakan sendiri,” ujar Djoko usai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, kemarin.

Dengan melibatkan swasta, kata dia, maka konsep pe­ngem­bangan dan pengo­pera­sian JSS nanti mirip jalan tol, built ope­rate and transfer (BOT). De­ngan model ini, modal inves­tor bisa dikembalikan secara cepat.

Sayang, aku Djoko, Kepu­tu­san Presiden (Keppres) soal JSS ma­sih dalam proses finalisasi. Di­ha­rap­kan pertengahan ta­hun ini payung hukumnya su­dah keluar.

Jika Keppres ini keluar, lanjut Djoko, maka pihaknya akan se­cepatnya membentuk badan pe­ngelola JSS. Sembari me­nung­gu Keppres keluar atau se­belum JSS dibangun, Menteri PU ber­janji akan memperbaiki terle­bih dahu­lu infrstruktur di kawa­san Su­matera.

Wakil Komisi V DPR Muhidin Mohamad Said mengatakan, pe­merintah perlu membuat terl­­e­bih dulu peren­canaan proyek­si JSS. Dia juga mempertanya­kan, anggaran biaya Rp 200 tri­liun ini akan di­ambil dari mana.

“Jika pemerin­tah sudah mem­buat proyeksi, maka akan dike­tahui, penting ma­na antara JSS dengan penam­bahan kapal-kapal Feri,” katanya.

Karena itu, kata Said, pe­me­rintah harus mempunyai plan­ning yang mantap. Artinya, perlu ke­jelasan dan kepastian waktu di­mulainya pembangunan JSS. Ini penting agar para inves­tor tidak ragu-ragu untuk berin­vestasi. Mi­ni­mal, harus ada ke­pastian dulu kapan wak­tunya.

“Jadi kalau diwacanakan terus dan tidak jelas, maka pengusaha-pengu­saha Kapal Feri ini akan ragu-ragu untuk menambah kapal baru­nya,” tukas Said. Karena itu, harus ada sikap politik dari pe­me­rintah. Jika hanya wacana terus, maka sektor transportasi dalam negeri akan ter­ganggu. [RM]